Pola baru Reformasi Birokrasi - Reinventing Goverment

Pemerintahan baru, pola pemerintahan yang berkembang pada awal tahun 1990 an ini di peolori oleh gabler dengan sebuah terori Reinvenitn goverment dan di implemntasikan oleh pemerintahan Bill Clinton pada perubahan pemerintahan yang ada di USA

bagaimana dengan Indonesia?

peringkat korupsi di Indonesia masih tinggi, berdsarkan data indeks persepsi korupsi yang di release oleh Transparancy International (Lembaga international terpercaya sebagai pemeringkat indesk korupsi) Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dan peringkat 102 dari 108 negara, artinya tingkat korupsi ini masih tinggi di negara ini. padahal upaya menekan korupsi di negara ini terus di gencarkan melalui KPK dan pada setiap lembaga pengawas pada masing-masing isntitusi

permasalahan ini terjadi karena sistem pemerintahan yang tidak dapat mengikuti perkembangan yang ada, sehingga budaya ini susah untuk dihilangkan seara manual, sebagai contoh sebuah layanan pemerintah menjanjikan waktu layanan 3 hari kerja setelah dokumen di terima dengan benar, sementara masyarakat diminta untuk mengisi sendiri layanan tersebut, bagi mereka yang tidak terbiasa pasti dalam pengisian terdapat kesalahan-kesalahan dan waktu 3 hari juga terlalu lama karena akan muncul biaya yang lain karena penyelesaiaan tersebut. artinya tidak ada kepastian apakah permohonan dari masyarakat tersebut sudah benar atau belum sebelum menyerahkan ke pemerintah sebagai penerima layanan.

hal tersebut berakibat dan berimbas pada biaya dan ketidakpastian yang sellau menghantui dalam pelayanan publik. model birokrasi yang terjadi di ndonesia adalah seperti itu sehingga praktek percaloan muncul dengan sendirinya karena kesalahan sistem yang menciptakan hal tersebut terjadi,di lain pihak pemerintah saat ini menekan habis-habisan percaloan yang merugikan masyarakat tetapi kenyataanya adalah sistem pada pemerintahan sendiri yang menyulitkan.

apabila layanan tersebut simple, gampang mudah dan diasistesi permasalahannya, maka prkatek percaloan akan hilang sendiri tanpa ada tekanan untuk menghilangkan percaloan.di dunia perdagangan international pemerintah malah mengikutsertakan legal percaloan yang di istilahkan sebagai PPJK, artinya pemerintah gagal dalam memberikan pelayanan yang mudah, sehingga menyuburkan percaloan legal yang di sebut PPJK, fungsi administratif dan konsultatif teknis tersebut dlimpahkan ke pihak lain.

perubahan pada model layanan pemerintah perlu di terapkan dalam dunia kepabeanan dimana sebagai misi utama bea dan cukai adalah sebgai fasiliator perdagangan international, revenue collector dan pengawasan. perubahan pola pemerintah akan berdampak pada peningkatan effiesinesi, penyerapan sumber penerimaan baru, kepastian pelaku usaha sehingga akan mendorong perkenomian kedepan.

https://www.youtube.com/watch?v=5o5LBCvoRDs

Permasalahan utama yang berkaitan dengan birokrasi yaitu:

-Organisasi

(Organisiasi belum tepat funsgi, ukuran dan model serta terikat pada peraturan yang rigid dan kaku)

- peraturan yang tumpang tindih, inkonsistem, tidak jelas dan multitafsir (saran penggabungan UU kepabean, Cukai, Karantina, Imigrasi dan Perdagangan menjadi satu)

SDM Aparatur

pola SDM masih belum optimal, naik pangkat rutin setiap 4 tahun, penggajian yang masih belum tepat, pengukuran kinerja juga tidak objektif, atasan dan pimpinan masih punya kontrol dan penilaian mutlak pada bawahan sehingga like and dislike sangat terasa pada birokrasi pemerintahan)

- kewenangan yang belum merata dan penyalahgunaan wewewnag, kewenangan harus tepat dan terdesentrasliasi sampai kebawah serta pengawasan dari unit terkait, jangan di bebankan kewenangan tersbeut semua ke pimpinan,masing-masing individu punya kewenangan untuk memutuskan sesuai dengan kompetensinya

- Pelayanan public 

pelayanan publik yang ada masih sangat kaku tidak daapt melihat perkembangannya sehingga perlu adanya R7D pelayanan publik yang dinamis sesuai perkembangan yang ada

- pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (Culture-set)

pola dan budaya birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang fefektif, efisien dan produktif

prinsip2 reformasi birokrasi

- outcome (peningkatan kualitas kelembagaan, tatalaksana, peraturan perndang-undangan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (cultute set) aparatur

- terukur 

- efisien

- realistik

- konsisten

- sinergi 

- Inovatif

- indpendensi/memberikan ruang gerak yang luas bagai K/L utk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan publik

- kepatuhan

- dimonitor

reinventing goverment dan optimalisasi pelayanan

- Teori New Public Management dan New Public Service

Woodrow Wilon (1987) dikotomi konsep antara politik dan administrasi,

Max Weber (1922) pola birokrasi terstruktur, pemisahan fungsi dan tugas

Luther gullick (1937) dengan konsep POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, coordinating, reporting dan budgeting)

Frank J. Goodnow (1900) konsel politics and administration)

Fedrick W. Taylor (1912) konsep Scientific management

Hebert A. Simon (1946) konsep dthe Proverb of Administration

David Osborne dan Ted Gaebler (1992) teori reinventing goverment

dalam bukunya How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector dan Banishing Bureaucracy: The Five Strategies fo Reinventing Goverment

10 Prinsip Reinventing Goverment:

1. Pemerintahan Katalis, pemerintah mengarahkan tidak ikut menggayuh, jadi fungsi pemerintah hanya pada control, mengamati pelaksanaan dan meberikan kebijakan sebagai bagian dari campur tangan pemerintah agar pelaksanaan sistem yang berkembang dapat diarahan melalui peraturan-peraturan, pemerintah hanya sebagai control dan membuat kebijakan berdsarkan survey peelitian pada masyarakat)

ikut campur pemerintah dalam suatu persawstaan tidak akan dapat bersaing dan cendrung tidak fair jika ada bagian pemerintah yang bersaing dengan swasta sehingga di khawatirkan malah nanti akan merugikan pihak pemerintah sendiri

2. Pemerintah milik rayat, memberi wewenang ketimbang melayani

3. PEmerintahan yang kompetitif

4. Pemerintah yang digerkkan oleh misi: mengubah organisasi yang di gerkkan oleh peraturan

5. Pemerintah yang berorientasi hasil, membiayai hasil bukan masukan.

jika pemerintah digerkkan untuk mencapai hasil maka mereka akan obsesif untuk mencapai hal tersebut

6. Pemeritah berorintasi pelanggan

peningkatan layanan dan tingkat kepuasan pelanggan

7. Pemeintah Wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan

8. Pemerintah antisipastif: mencegah dari pada mengobati

contoh biudaya antisipastif adalah misal untuk mengurangi resiko banjir maka sistem drainase diperbaiki, untuk mencegah kebakaran di buat sistem peringatan dini dsb

9. PEmerintah desentralisasi: dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja

10. Pemerintah berorientasi pasar:mendogkrak perubahan melalui pasar