Statistik Non Parametrik

Menguasai Statistik NonParametrik

Konsep Dasar SPSS

Review Book

Penulis

Singgih Santoso

Penerbit

Gramedia, 2015

Statistik Non Parametrik

NonParametrik fungsinya

• Bisa dipakai untuk sampel kecil (<30)
• Bisa dipakai untuk data berdistribusi normal atau tidak normal
• Untuk data bertipe nominal atau ordinal

Statistik dapat dikelompokkan menjadi 2 prinsip yaitu:

Statistik Deskriptif, pencatatan dan penjelasan data

Statistik Inferensi, pengambilan keputusan dari data yang diperoleh

Metode Statistik Parametrik (Uji t dan Uji F /ANOVA)

Tipe Data

Nominal : nama (pengelompokan saja, angka hanya utk pengelompokan) (Pria-wanita)

Ordinal : Angka (urutan), tingkatan tapi bukan pembanding (SD-SMP-SMA)

Skala : angka dengan 0 mutlak (semua angka yang menunjukkan angka atau nilai)

Interval : angka tanpa 0 mutlak (suhu s.d minus)

Jika menggunakan taraf signifikansi yang sama yaitu sebesar 95% (α = 0.05), maka posisi daerah penolakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1-tailed : Posisi penolakan berada pada salah satu sisi. Baik itu sisi kanan (positif) maupun sisi kiri (negatif). Dengan demikian, batas daerah penolakan tetap 5% karena tidak terbagi dalam dua sisi. Hal ini membuat patokan ini menjadi lebih longgar dalam menolak hipotesis nihil.

2-tailed : Posisi penolakan berada pada kedua sisi. Hal ini membuat daerah penolakan akan menjadi lebih kecil karena dibagi menjadi dua. Setiap daerah penolakan baik itu di kanan atau di kiri memiliki batas 2,5%. Tentunya, nilai ini akan membuat penolakan hipotesis akan semakin ketat. Jika kedua daerah tersebut diperluas menjadi 5% maka taraf signifikansi akan menjadi 90%.

Hipotesis / Dugaan

H nol (H0)

Sig < 0,05

Apabila tidak ada hubungan antara variabel independen (X) dengan Variabel dependen

H satu (H1)

Sig > 0,05

Apabila ada hubungan antara variabel independen (X) dengan Variabel dependen

Menu SPSS

COMPUTE

TRANSFORM-COMPUTE VARIABLE

Proses perhitungan dengan formula tertentu pada variabel, bisa dikerjakan di excel

RANK CASE

DATA-TRANSPOSE

Mengurutkan rank sebuah variabel (buat urutan bisa di excel juga)

SELECT

DATA-SELECT CASE

untuk memasukkan rumus-rumus, misal hanya ingin memilih data tertentu saja misal wanita, umur >32 thn dan penghasilan > 5 jt

RECODE

TRANSFORM-RECODE INTO VARIABLE

mengubah data menjadi ciri lain misal data nilai penghasilan 1 jt, 2 Jt dan 10 jt diganti dengan Miskin, menengah dan kaya

UJI Sampel (non parametrik)

mengetahui normalitas sampel apakah data sampel layak atau tidak layak

SATU SAMPEL

Uji Runs, digunakan untuk menguji data yang diambil apakah data tersebut sesuai standar yang di tetapkan, misal : ada 8 sample berat roti terdiri atas 8,7,7,6,9,4,9,10. apabila standar yang ditetapkan berat adalah 8, apakah fluktuasi data tersebut dapat diterima? maka diuji dengan uji runs pada spss, klik analyze-Nonparametrics Test-Runs (P.80). Apabila hasil Sig > 0.05 maka H0 diterima yaitu variasi berat tidak kebetulan (random), jika Sig < 0,05 maka H0 di tolak/H1 di terima artinya variasi berat adalah betul (tidak random), sehingga kita mengetahui apakah variasi data-data berat tersebut terjadi secara random atau tidak random, jika tidak random berarti ada masalah dan perlu di perbaiki.

Uji Normalitas Data - KOLMOGOROV-SMIRNOV, uji ini untuk mengetahui apakah sebuah data terdistribusi normal atau tidak?jika data yang dianalisis adalah nominal dan ordinal maka uji ini digunakan atau jika data interval dan rasio tidak memenuhi syarat distribusi normal maka tetap menggunakan uji KOLMOGOROV-SMIRNOV. Langkah Klik Analyze-Nonparametric Test-1Sample K-S (P.86). hasil hipotesis apabila Sig > 0,05 maka H0 diterima data tidak beda atau normal, sedangkan apabila Sig < 0,05 maka H0 di Tolak atau H1=Diterima artinya data berbeda atau tida normal.

Uji Normalitas Data dengan plot, memberikan dengan gambaran berupa Plot. Klik Analyze-Descriptive Statistics- Explore.  hasil berupa gambar, diagram dan plot

Uji Chi-Square/Uji Goodness of fit, untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis atau tidak, misal uji coba suatu dadu maka kemungkinan muncul angka 5 adalah 1/6 dan dari data-data yang muncul harusnya kemungkinan angka 5 muncul adalah 1/6/. Cara Klik Analyze-Nonparametric Test-Chi square. Apabila Sig > 0,05 maka H0 Di terima artinya Tidak ada perbedaan data yang mengacu pada distribusi teoritis

DUA SAMPEL

Uji dua sampel bebas : Uji Mann-Whitney (uji dua kelompok fokus pada data ordinal dan nominal, mengetahui apakah ada perbedaan sikap (suka atau tidak suka/data nominal/ordinal); Kolmogorov-Smirnov ( uji beda dua kelompok sample dengan data scale/interval seperti nilai angka);

Moses (Uji dua kelompok sample untuk mengukur variasi data nya antara dua kelompok tersebut) dan Wald-Wolfowitz (uji perbedaan dua kelompok dengan menekankan rata-rata dua kelompok sample)

Uji dua sampel berpasangan : Uji Wilcoxon (uj dua kelomok yang sama tetapi dengan perlakuan sebelum dan sesudah); Sign; MCNemar dan Marginal Homogeneity

LEBIH DARI DUA SAMPEL

Uji sampel bebas : Uji Kruskal-Wails; Median dan Jocnkheere-Terpstra

Uji Sampel berhubungan : Uji Friedman, konkordansi kendall; Cochran

KORELASI (nonparametrik) hubungan 2 variabel (Analyze-Correlate-Bivariate)

Korelasi Cramer dan Koefisien kontingensi (data nominal) dua variabel starla

Korelasi Lambda (data nominal) dua variabel tidak setara

Korelasi Spearman (data Ordinal dan rasio)

Korelasi Kendall (Data ordinal dan rasio)

Korelasi Parsial Kendall, mengukur 2 variabel dan 1 variabel konstan yang ikut mempengaruhi dengan nilai konstan

Korelasi Gamma dan Somers (Data Ordinal/mempunyai urutan tertentu)

Read More

The Executife Function And Self Regulation

 

Read More

Penelitian dan Menemukan Critical Review

Disertasi adalah sebuah perjalanan

Why and more specific?

Mencari penelitian dapat dari realita atau empirik yang kita temui sehari misal CSR, kita tahu setiap perusahaan ada yang mengeluarkan CSR kemana CSR dikeluarkan, apa hubungannya dengan perusahaan , struktur seperti apa yang mempengaruhi dana CSR tersebut terus di fokuskan dan di cari literaturenya sehingga mendapat satu fokus penelitian yang masih jarang diteliti misal CSR dan suasana politik di sekeliling perusahaan?

Read More

The Cognitive Bias Codex

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cognitive_bias_codex_en.svg 

Read More

SEPUTAR PAJAK

Hukum dan Peraturan Perpajakan

Seputar Pajak

UUD 1945 pasal 1 Konstitusi menyebutkan secara jelas bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan kekuasaan (machtstaat). Perpajakan termasuk dalam hukum yang mengatur antara negara dan orang atau badan hukum sehingga termasuk ke dalam hukum publik. Dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) berbunyi : “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UU” dan setelah amandemen ke- 3 UUD 1945 menjadi Pasal 23A berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”. Ketetapan pajak bersifat eksekutorial beslag artinya ketetapan pajak dapat langsung dilaksanakan walaupun subjek pajak sedang mengajukan upaya hukum atas ketetapan tersebut.

Adapun maksud dan tujuan dari pengenaan pajak sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi” kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..” maka untuk mencapai tujuan tersebut pajak diperlukan sebagai sumber kekuatan keuangan untuk mencapai tujuan.

Tujuan Mensejahterakan rakyat atau lebih dikenal dalam Teori welfare state yang dipopulerkan oleh Otto Von Bismarck dalam bukunya “Soziale Sicherheit” tahun 1880 dimana untuk mencapai kesejahteraan diperlukan langkah konkret pemerintah dengan menerapkan model program kesejahteraan dalam menjalankan pemerintahan

Posisi Hukum Publik dan Hukum Privat

Hukum Publik

Hukum Privat

Definisi/Pengertian

Hukum yang mengatur antara negara (termasuk alat-alat negara) dengan orang pribadi, badan hukum atau kelompok.

Hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dan menitikberatkan pada kepentingan salah satu subjek hukum tersebut.

Jenis dan Cakupan

Hukum Tata Negara

Hukum Administrasi Negara

Hukum Pidana

Hukum Internasional

Hukum Perdata

Hukum Dagang

Materi

Fokus pada kemaslahatan (orang banyak)

Fokus pada Pribadi atau subjek hukum

Tuntutan

Tuntutan dilakukan jaksa

Tuntutan dilakukan oleh penggugat

Hubungan hukum

Vertikal antara negara dan individu

Horizontal antara individu dengan individu

Pertahanan Hukum

Dipertahankan oleh negara dan bersifat aktif

Dipertahankan masing-masing subjek hukum dan pemerintah bersifat pasif

Jangkauan Hukum Pajak

Pajak Daerah, pajak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), penjelasan karakteristik berupa jenis, subjek, objek dan tarif diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan ditetapkan dalam UU, digunakan untuk menyusun APBN dan penggunaan dalam APBN, di dalam pajak pusat ada juga pembagian kepada daerah karena dengan pertimbangan negara kesatuan dan hak daerah. contoh pajak pusat: Pajak pusat terdiri dari PPn (pajak pertambahan Nilai), PPNBM (Pajak pertambahan nilai barang mewah), BM (bea masuk), Cukai (pajak barang yang dibatasi), dan PPh (Pajak Penghasilan).

Pajak Internasional (Bilateral, regional), adalah pemberlakukan pajak atas kesepakatan perjanjian bilateral maupun multilateral yang sudah diratifikasi dalam hukum di Indonesia. Istilah pajak bilateral ini dikenal dengan tax treaty.

Postur APBN Penerimaan Negara terdiri atas:

Penerimaan Pajak (70-80%)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (20%)

Hibah (0,16%)

Adam Smith dalam Wealth of Nation menjadikan 4 asas pemungutan pajak yaitu:

Equality dan Equity, orang yang berada dalam keadaan sama harus dikenakan pajak yang sama

Certainty, Peraturan Perpajakan harus jelas, tegas, tidak ambigu

Convenience of payment, pajak dipungut dan difasilitasi dengan tepat berupa kemudahan pembayaran

Economic of Collection, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk

Kebijakan fiskal yang perlu didorong antara lain:

Menyediakan stimulasi fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. maksudnya fiskal tidak boleh diterapkan semena-mena dan tanpa perhitungan, harus melihat secara makro maupun mikro dari perekonomian.

Memperkuat Kapasitas fiskal

Memperlebar ruang fiskal

Meningkatkan kualitas belanja

Memperkuat pengelolaan keuangan

Rasio Penerimaan Pajak

Dinegara berkembang rasio penerimaan pajak masih berkisar 10-20% dari GDP sedangkan di negara maju rasio penerimaan pajak lebih dari 30% dari GDP

Fungsi Pajak (menurut Richard A Musgrave) adalah:

Fungsi Budgetair, yaitu fungsi sebagai penerimaan dana untuk kas yang digunakan untuk kegiatan negara atau penyelenggaraan pemerintah.

Fungsi Regulerend, yaitu fungsi mengatur kegiatan masyarakat melalui pajak.

Fungsi Distribution of Income, yaitu pendapat dari pajak didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk dan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Fungsi Harmonization of Political Want and Economy, yaitu pajak mengatur pungutan pemerintah dengan memperhatikan keserasian agar tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan karena pungutan tersebut.

Fungsi Stabilization Economy, yaitu fungsi pajak sebagai instrumen untuk mengendalikan masalah ekonomi yang tidak dapat diatasi melalui mekanisme pasar

Pemungutan pajak harus berlandaskan asas keadilan, asas keadilan pajak ini menurut falsafah hukum meliputi dua sisi, yaitu:

Keadilan sejajar (horizontal equity) yaitu orang yang sama pendapatannya memiliki kewajiban membayar pajak yang sama

Keadilan tegak lurus (vertical equity), yaitu walaupun sama pendapatannya tetapi tidak sama kondisinya membayar pajak pajak berbeda, misal sama penghasilan tetapi yang satu memiliki 3 tanggungan dan yang 1 masih single.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo terdapat beberapa teori untuk mengukur keadilan pemungutan pajak yaitu: Teori asuransi, Teori Kepentingan, Teori Gaya Pikul, Teori Kewajiban Pajak Mutlak/Teori Bakti, dan Teori Asas Daya Beli.

Earmarking Tax : peruntukan pajak diprioritaskan berdasarkan objek pajak yang dipungut, misal pajak kendaraan bermotor diprioritaskan untuk pembangunan jalan, rambu dan kenyamanan fasilitas berkendara.

BAB II PENGGOLONGAN PAJAK DAN PERANAN PAJAK BAGI NEGARA

Dikotomi kewenangan pajak bersandar pada mobilitas objek pajak, misal apabila secara umum objek pajak tidak berpindah-pindah maka masuk kedalam pajak daerah tersebut. misal jenis pajak daerah kabupaten/kota antara lain PBB, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, BPHTB, pajak hotel, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah dan sebagainya. kemudian pajak daerah yang lebih luas akan masuk ke dalam pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan air dan lain-lain yang sekiranya dapat diukur secara regional provinsi. sedangkan pajak yang sangat mobile seperti PPN, PPh, PPnBM, BM, Cukai, Bea Materai, PBB perhutanan-perkebunan-pertambangan masuk kedalam pajak pusat, walaupun ada dari PPh dan PPN tersebut merupakan pajak tetap yang ada pada suatu daerah, kritik ini pada akhirnya disalurkan kembali melalui mekanisme alokasi bagi hasil daerah yaitu pendapatan pajak pusat yang didistribusikan kembali ke daerah.

Tata cara yang mengatur bagi hasil diatur dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. persentase nilai PPh 21 yang merupakan pajak pusat didistribusikan kembali kepada daerah sebesar 20% dimana 12% peruntukan untuk kabupaten dan 8% untuk pemerintah provinsi.

Tarif Progresif Pajak Penghasilan (PPh) dengan total pendapatan per tahun

Sebelum masuk perhitungan tarif maka total pendapatan per tahun harus dikurangi dahulu dengan PTKP (penghasilan tidak kena pajak)

Tarif PPh Final

Tarif

PPH Pasal 4 ayat 2

Bunga deposito

hadiah undian,

transaksi saham,

penghasilan dari transaski pengaliahan harta berupa tanah/bangungan/usaha real estate - 60 Jt (NPOPTKP)

20%

25%

0,1-0,5%

2,5%

PPh Pasal 23

Dividen

Bunga premium, diskonto dan imbalan

Royalti

Hadiah/Penghargaan/selain yang dipotong PPh 21

Penghasilan dari sewa atau penggunaan harta

Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi dan Jasa konsultan

Jasa Lainya PMK 141/2015

15%

15%

15%

15%

2%

2%

2%

PPh Pasal 26

WP subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia

20%

sedangkan untuk PPh Badan tarifnya adalah sebagai berikut

Tahun 2019

Tahun 2020-2021

Tahun 2022 dan seterusnya

Perusahan omset kurang dari 4,8 Milyar pertahun

0,5% dari Omset Total

0,5% dari Omset Total

0,5% dari Omset Total

Tarif Umum

25%

22%

20%

Tarif Perusahan Go Public

-

19%

17%

sedangkan untuk tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah sebagai berikut:

Sebelum 1 April 2022

1 April-31 Desember 2024

1 Januari 2025

Tarif PPN

10%

11%

12%

Secara kategorisasi Tarif pajak terdiri atas:

Tarif Proporsional, yakni persentase(advalorum) yang dikenakan besarnya tetap

Tarif Progresif, yakni persentase meningkat berdasarkan besaran nilai objek pajaknya.

Tarif Degresif, yakni tarif Pajak menurun jika dikenakan pada besaran nilai objek pajak yang tinggi.

Tarif Tetap, tarif yang besaran pajak tidak menggunakan persentase tapi angka tetap.

Asas Pemungutan Pajak

Asas Domisili, pajak dikenakan atas seluruh penghasilan warga negara baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri.

Asas sumber, pajak dikenakan kepada semua penghasilan yang diterima dari wilayah indonesia, baik subjeknya orang luar maupun warga negara

Asas Kebangsaan,

Sistem Pemungutan Pajak

Official / Government System, perhitungan pajak yang dihitung oleh negara melalui instrumen negara. sebelum tahun 1983 semua perhitungan pajak menggunakan official assement tetapi setelah reformasi pajak awal tahun 1984 sebagian besar sistem pemungutan menggunakan self assesment system

Self Assessment System, perhitungan pajak diserahkan kepada Wajib pajak dan pemerintah memberikan panduan dan penjelasan tata cara perhitungannya saja.

Withholding Tax System, pemungutan pajak menggunakan kewenangan pihak ketiga untuk memotong dan menentukan besaran pajak yang dibayarkan WP.

Waktu-waktu Pelaporan Pajak

SPT Masa

Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak akhir masa pajak

SPT Tahunan WP Orang Pribadi

Paling Lama 3 bulan (31 Maret) setelah akhir tahun pajak pelaporan

SPT Tahunan WP Badan

Paling Lama 4 bulan (30 April) setelah akhir tahun pajak pelaporan

Subjek Pajak

Orang Pribadi

Subjek Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan Hukum. Orang pribadi disini dibagi lagi apakah dia WNA atau WNI dalam peraturan perpajakan, WNA yang berada di Indonesia selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau lebih dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka termasuk kedalam subjek orang pribadi dalam negeri. sedangkan apabila tidak melebihi waktu tersebut maka disebut subjek pajak luar negeri.

Warisan yang belum terbagi, apabila harta seseorang yang telah meninggal belum dibagi maka kewajiban perpajakannya masih melekat selama harta tersebut belum dibagi ke ahli waris

Badan (PT, CV, BUMN/BUMD, Firma, Kongsi, Dana pensiun, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi Politik, Lembaga, Koperasi)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau lebih dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

Pengecualian kantor perwakilan asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, organisasi-organisasi internasional (jika Indonesia termasuk dalam organisasi tersebut dan tidak melakukan usaha komersial), pejabat perwakilan organisasi internasional dan telah ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan tidak dikenakan sebagai subjek pajak.

Daluwarsa Penagihan Pajak

Dalam pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali. Daluwarsa penagihan pajak ditangguhkan apabila:

Diterbitkan surat paksa, daluwarsa dihitung dari sejak diterbitkan surat paksa

Ada pengakuan hutang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung

Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT dalam hal tindak pidana perpajakan

Dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan.

Upaya yang dapat ditempuh apabila tidak sependapat dengan keputusan dari Pejabat terkait Penetapan Pajak yaitu:

Upaya Administrasi, berupa permintaan penjelasan baik lisan maupun tulisan kepada Pejabat pajak terkait alasan penetapan tersebut

Upaya Administrasi Keberatan, untuk pajak diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat penetapan sedangkan untuk keberatan perpajakan di kepabeanan dan cukai diajukan keberatan paling lama 2 (dua) bulan/60 (enam puluh) hari dari tanggal penetapan pejabat.

Perlu diketahui bahwa Upaya Administratif tersebut diatas masih dihadapkan kepada lembaga eksekutif sehingga peraturan-peraturan yang dijadikan dasar masih kuat dalam peraturan instansi atau lembaga tersebut.

Upaya Banding dan Gugatan, diajukan ke dalam ranah Yudikatif. Gugatan adalah upaya hukum yang dilakukan wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak, walaupun penagihan pajak bersifat parate executie. Banding yaitu Upaya hukum yang dilakukan wajib pajak atas surat keputusan atau ketetapan perpajakan.

Proses Pengajuan banding dan gugatan yang dapat dilihat melalui website pengadilan pajak di http://www.setpp.kemenkeu.go.id/ adalah sebagai berikut:

A. PENGERTIAN BANDING

Merujuk pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakaan yang berlaku.

B. PEMOHON YANG DAPAT MENGAJUKAN BANDING

Merujuk pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dapat melakukan pengajuan banding adalah:

Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya.

Apabila selama proses Banding, Pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal Pemohon Banding pailit.

Apabila selama proses Banding, Pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

C. KETENTUAN PENGAJUAN BANDING

Surat Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

Surat Banding dan kelengkapan administrasi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan alamat Jl. Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120.

Surat Banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJP dan Pemda disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding.

Surat Banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJBC disampaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding.

Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding.

Surat Banding dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui Pos atau ekspedisi tercatat atau diantar langsung dan disampaikan melalui Loket Penerimaan Surat Pengadilan Pajak melalui mekanisme Antrean Online.

D. KELENGKAPAN ADMINISTRASI SURAT BANDING (SE-08/PP/2017)

1. Surat Banding diajukan ke Pengadilan Pajak terdiri dari 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 fotokopi).

2. Surat Banding dilampiri dengan fotokopi Keputusan yang diajukan banding serta fotokopi surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 (dua) rangkap.

3. Surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 (dua) rangkap antara lain:

Banding Pajak Pusat/Daerah:

Surat Keputusan yang dibanding,

Surat Keberatan,

Surat Ketetapan Pajak (SKP),

Surat Setoran Pajak (SSP) dalam hal terdapat setoran pajak.

Banding Bea dan Cukai:

Surat Keputusan yang dibanding,

Surat Keberatan,

Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Penetapan Pabean (SPP) atau Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) sesuai Keputusan Keberatan yang dibanding.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

4. Bukti bayar 50% dari jumlah pajak yang terutang.

5. Dokumen pendukung lain sebanyak 1 (satu) rangkap:

Fotokopi akta pendirian dan perubahannya (yang mencantumkan pengurus yang menandatangani surat banding, surat keberatan, surat kuasa khusus, dan pakta integritas) yang telah dimeteraikan kemudian.

Asli surat kuasa khusus bermeterai apabila penandatangan surat banding dikuasakan.

Fotokopi kartu kuasa hukum apabila dikuasakan kepada kuasa hukum.

Pakta Integritas.

6. Surat Banding disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Word (.doc) dan Portable Document Format (pdf.)

7. Softcopy surat atau dokumen lainnya disampaikan dalam format pdf.

8. Softcopy disampaikan dalam bentuk CD atau Flashdisk 1 (satu) buah untuk setiap surat banding yang diajukan.

9. Daftar isian surat banding/gugatan. (dapat diunduh di sini)

E. CARA MENYERAHKAN BERKAS PERMOHONAN BANDING

Permohonan Banding dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui Pos Indonesia atau ekspedisi tercatat lain ke alamat berikut:

Pengadilan Pajak, Jl. Hayam Wuruk No. 07, Gambir, Jakarta Pusat 10120

atau diantar langsung dan disampaikan melalui Loket Penerimaan Surat Pengadilan Pajak dengan Mekanisme Antrean Online (klik di sini untuk antrean online).

F. PEMROSESAN BANDING DI PENGADILAN PAJAK

Pengadilan Pajak akan mengirim Tanda Terima Surat Banding (TTSB) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima surat banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Banding akan menerima TTSB yang dikirimkan ke alamat Pemohon Banding melalui Pos. TTSB tersebut memuat nomor sengketa yang berfungsi sebagai nomor identitas selama bersengketa di Pengadilan Pajak. Nomor tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengecekan status sengketa pada laman web http://www.setpp.kemenkeu.go.id di kolom 'Pencarian Berkas'.

Pengadilan Pajak akan meminta Surat Uraian Banding (SUB) kepada Terbanding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding lengkap, yang akan ditembuskan juga kepada Pemohon Banding.

Terbanding menyerahkan SUB kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan SUB.

Salinan SUB akan dikirimkan kepada Pemohon Banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima SUB disertai dengan Permintaan Surat Bantahan.

Pemohon Banding dapat menyerahkan surat bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan SUB.

Meskipun Terbanding atau Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding.

Setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan, akan dilaksanakan sidang pengucapan putusan.

G. PENCABUTAN SURAT BANDING

1. Kelengkapan administrasi Pernyataan Pencabutan Banding:

Surat Pernyataan Pencabutan disampaikan ke Pengadilan Pajak sebanyak 2 (dua) rangkap;

Asli Surat Kuasa Khusus yang telah dibubuhi materai dalam hal penandatangan Surat Pernyataan Pencabutan adalah orang yang diberi kuasa sebanyak 2 (dua) rangkap

2. Tata cara Pengajuan Pernyataan Pencabutan Banding:

Surat Pernyataan Pencabutan diajukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal diajukan pada saat sidang pemeriksaan, rangkap pertama diserahkan kepada Majelis di dalam ruang sidang dan rangkap kedua disampaikan kepada Ketua Pengadilan Pajak.

Dalam hal pencabutan tidak diajukan pada saat sidang pemeriksaan/sebelum sidang pemeriksaan, terhadap 2 (dua) rangkap surat pernyataan pencabutan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Pajak.

Surat pernyataan pencabutan disampaikan ke Pengadilan Pajak dengan cara dikirim melalui pos atau ekspedisi tercatat.

Surat Pernyataan Pencabutan ditandatangani oleh:

Wajib Pajak orang pribadi atau ahli warisnya selaku Pemohon Banding.

Seorang pengurus yang sah dan berwenang berdasarkan Akta Pendirian Badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak Badan selaku Pemohon Banding, atau

Kuasa Hukum Pemohon Banding dengan dilampiri surat kuasa khusus yang bermeterai.

1 (satu) surat pernyataan pencabutan banding diajukan untuk 1 (satu) surat banding.

Surat pernyataan pencabutan banding ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak.

Format formulir atau contoh penulisan dokumen-dokumen di atas dapat diunduh di www.setpp.kemenkeu.go.id/peraturan

H. LAIN-LAIN (SALURAN PENGADUAN)

Segera melakukan konfirmasi kepada Sekretariat Pengadilan Pajak apabila dalam 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding diterima di Pengadilan Pajak, Pemohon Banding tidak menerima tanda terima surat banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Pajak. Pemohon dapat menghubungi salah satu dari kanal layanan di bawah ini:

Telepon : 134 (Call Center Kemenkeu Prime)

Whatsapp : 0812 1100 7510 (fast response pada jam kerja 09.00-16.00 WIB)

Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Website : www.kemenkeu.go.id

Instagram : setpp.kemenkeu

I. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-08/PP/2017 tentang Kelengkapan Administrasi Banding dan Gugatan

Read More

Judicial Review

Judicial Review adalah membandingkan dan menilai serta mentalaah sebuah peraturan dengan peraturan diatasnya. apabila peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan diatasnya maka peraturan tersebut harus di cabut.

pelaksanaan judicial reviw ini dilakukan oleh lembaga yudikatif dengan melalui uji materi atau dengan istilah lain adalah judicial review.

Sejarah Judicial Review pertama kali terjadi di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Chief Justice "John Marshal" pada tahun 1803. sebelumnya dikalangan hakim, dalam kondisi tertentu hakim seringkali memutuskan situasi yang menyimpang dari peraturan atau tidak memberlakukan isi suatu UU dalam suatu kasus tertentu yang dinilai tidak bertepatan, tetapi tidak membatalkan isi Undang-Undang tersebut.

Fungsi Judicial Review sendiri adalah memastikan semua peraturan berjalan sesuai norma dasar / hierarkis tertinggi yang merupakan cita-cita dan tujuan dari negara Indonesia. serta menjaga agar tujuan tersebut dapat tercapai. 

Judicial review ini juga menjadi control check and balance, menjaga masing-masing lembaga/kekuasaan negara tidak memanfaatakn kekuasaanya secara sewenang-wenang dan menyimpang dari norma dasar pembentukan peraturan.

Dalam kepustakaan belanda istilah pengujian produk hukum dikenal dengan istilah Toetsingsrecht yaitu hak menguji suatu produk hukum. pengujian ini dapat dilakukan oleh semua lembaga maupun sosial dengan penyebutan yang berbeda-beda, misal Executive review jika pengujian dilakukan oleh lembaga eksekutif, Legislative review adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga legislative, ataupun social review jika dilakukan oleh masyarakat umum.

Terdapat dua hal yang di uji pada suatu peraturan:

1. Uji materil adalah pengujian atas isi suatu Undang-undang, pasal per pasal, bab per bab dan ayat per ayat
2. Uji Formil adalah pengujian proses pembentukan suatu peraturan apakah sudah melalui tahapan-tahapan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Di Indonesia pengujian produk hukum secara judicial review dilaksanakan oleh 2 lembaga yaitu:

- Mahkamah Konstitusi, pengujian suatu peraturan dengan UUD

- Mahkamah Agung, pengujian suatu peraturan dibawah UU dengan peraturan diatasnya secara hierarkis.

Dalam sejarah hukum tradisi Eropa Kontinental, pengujian produk hukum secara terpusat pertama kali di terapkan di Austria tahun 1920, yang diusulakn oleh Prof. Hans Kelsen. kemudian usulan ini masuk dakam konstitusi negara Austria. hal ini lah yang menjadi dasar pembentukan lembaga dan kewenangan melakukan judicial review yang telah ditempatkan dalam konstitusi suatu negara.

Read More

Pengajuan Pembebasan Impor Kembali Barang yang telah di Ekspor

Dasar Hukum

PMK-175/2021 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang Telah diEkspor

Per-04/BC/2022 tentang Petunjuk Teknis Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang Yang Telah Diimpor

Pengajuan melalu SLIM LINK {KLIK DISNINI} 

SKEP pembebasan ini sekaligus menjadi ijin atas lartas import, tapi khusus karantina tetap dilakukan inspeksi karantia/pemeriksaan karantinanya

Read More

Contoh-Contoh Surat Permohonan Beserta Lampiran Pengajuan via SLIM

 

Bingung dengan bentuk permohonan saat pengajuan slim, sering ditolak karena salah A-Z?

Pada dasarnya tidak semua permohonan memiliki format standar yang di tetapkan peraturan, banyak format permohonan yang tidak memiliki standar baku tapi harus berisi informasi yang jelas. Berikut jenis-jenis Format permohonan di SLIM sebagai berikut:

{KLIK DI SINI--DOWNLOAD FILE}

Read More

Transpalasi Terumbu Karang

Project Sosial LPDP di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu

https://travel.detik.com/travel-news/d-6089650/cinta-lingkungan-lpdp-tanam-karang-di-kepulauan-seribu

https://www.kompas.com/edu/read/2022/05/24/212453471/angkatan-181-beasiswa-lpdp-gelar-pemberdayaan-masyarakat-lokal-kepulauan?page=all

https://m.tribunnews.com/nasional/2022/05/19/lpdp-lakukan-transplantasi-karang-dan-pemberdayaan-masyarakat-di-kepulauan-seribu

https://www.liputan6.com/citizen6/read/4967135/lpdp-lakukan-transplantasi-karang-dan-pemberdayaan-masyarakat-di-kepulauan-seribu

https://www.liputan6.com/citizen6/read/4967135/lpdp-lakukan-transplantasi-karang-dan-pemberdayaan-masyarakat-di-kepulauan-seribu

https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1477317-transplantasi-terumbu-karang-salah-satu-cara-jaga-lingkungan

https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/galih/awardee-lpdp-gelar-kegiatan-rawat-terumbu-karang

https://www.suara.com/pressrelease/2022/05/23/112918/cinta-laut-lpdp-lakukan-transplantasi-karang-dan-pemberdayaan-masyarakat-di-kepulauan-seribu

https://wasunda.com/highlight/awardee-lpdp-ngagelar-kagiatan-transplantasi-karang-di-kepulauan-seribu/

Read More

E-commerce: A Collaborative Approach for a Strong Digital Economy (30 May 2022 to 3 June 2022)

E-commerce: A Collaborative Approach for a Strong Digital Economy (30 May 2022 to 3 June 2022)

LINK APPLICATION : 

We have received your application for E-commerce: A Collaborative Approach for a Strong Digital Economy (30 May 2022 to 3 June 2022). You can view your application and check its status at the link below.

https://scp.gov.sg/startpublic/#!/application/view/HxcNjlaWUWKvMVb9Lgxx(MASUK KE COURSE)

FURTHER INFORMATION : https://scp.gov.sg/startpublic/#!/home

Materi Course dapat di akses di sini:{KLIK LINK DI SINI}

Read More

Warga Negara Indonesia Asli

Pada konstitusi Indonesia sebelum amandamen dikenal istilah orang indonesia asli, hal ini tentu menibulkan polemik karena di anggap masih terbawa pada warisan kolonial yang membedakan warga negara kedalam 3 kelas, setelah amandemen UUD 1945 frasa "orang indonesia asli" diubah penjelasannya.

Pasal 26 UUD 1945 Bab X mengenai warga negara dan penduduk disebutkan:

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara

(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang

Setelah Amandmen UUD 1945 pasal 26 berubah menjadi

1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang

lalu siapa yang dimaksud orang Indonesia Asli?

Dalam pasal 2 UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI disebutkan"Yang dimaksud orang-orang banga Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri"

Read More

Membawa Uang Cash Keluar Masuk Indonesia

Tidak ada masalah membawa uang cash keluar negeri selama jumlahnya wajar, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

PMK-157/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENGAWASAN, INDIKATOR YANG MENCURIGAKAN, PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN, SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENYETORAN KE KAS NEGARA 

PMK-100/PMK.04/2018 tentang PERUBAHAN KE-1

Presentasi Terkait Cross Border Cash

Rekomendasi FATF 32 (Konvensi Internasional)

Batasan membawa uang cash adalah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk perorangan

dan Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) untuk Perusahaan/Korporasi

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan Sanski sebsar 10%

Read More

Istilah Hukum

Istilah-Istilah Hukum dalam Bahasa Inggris

Law: Hukum
Legal Standing: Kedudukan Hukum
Judicial Review: Uji Materil/PK
Contempt of court: Perbuatan tercela/ penghinaan/Pertentangan hukum
Justice Collaborator: Saksi pelaku yang bekerja sama
Jurisprudence: Yurisprudensi
Bab : Chapter
Article / section: Pasal
Section/ Subsection / Clause: ayat
Supplement: Tambahan
Voidable: Dapat Dibatalkan
Grand Judge ; Supreme Judge: Hakim Agung
Contitutional Court / Court of Constitution: Mahkamah Konstitusi
Judge; judex factie, justice: Hakim
Penal of Judges: Majelis Hakim
Void ab initio: Batal Demi Hukum
Court: Pengadilan
Court Martial: Pengadilan Militer
Human Right: Hak Asasi Manusia
Circular Letter: Surat Edaran
Customary Law: Hukum Adat
Parole: Bebas Bersyarat
Plaint; complaint, civil action, Suit, Legal Action: Gugatan
Life Sentence /Life Imprisonment: Hukuman Seumur Hidup
Detention: Pidana Kurungan
Imprisonment: Pidana Penjara
Amnesty: Pengampunan
Commutation of sentence: Grasi
Advocate / Lawyer / Attorney: Penasehat Hukum / Pengacara
Defendant: Terdakwa / Tergugat
Claimant / Plaintiff: Penggugat
Suspect: Tersangka
Charged: Terdakwa
Witness: Saksi
Expert Witness: Saksi Ahli
Eye Witness: Saksi Mata
Crown Witness: Saksi Mahkota (saksi untuk meringankan tsk)
Law Breaker: Pelanggar Hukum
Prisoner / Convict / Jailbird: Narapidana
Warden: Sipir
Guilty: Bersalah
Right: Hak
Jury: Juri
Case: Kasus
Justice: Keadilan
Utility: Kemanfaatan
Legal Security / Legal Certainty: Kepastian Hukum
Objection: Keberatan
Judgement: Keputusan
Adjudication: Keputusan Pengadilan
Code: Kitab undang-undang
Trial: Peradilan
Juvenile court: Peradilan anak
Regulation: Peraturan
Dissenting Opinion: Perbedaan pendapat
Equity: Persamaan
Jurisprudence: Putusan hakim
Appeal (court of appealed): Banding
Cassation: Kasasi
International Law / Law of nation: Hukum internasional
Goodfaith: Itikad baik
Consider (sinonimnya think over; judgement; opinion): Mempertimbangkan/ pertimbangan
Secretary of the court: Panitera
Proxy / Donee (terjemahan dr bahasa latin): Penerima Kuasa
Religious Court: Pengadilan Agama
Military Court ; Court Martial: Pengadilan Militer
District Court (of Justice): Pengadilan Negeri
Moot Court: Pengadilan Semu
Administratif Court: Pengadilan Tata Usaha Negara
Tort Law; Unlawful act: Perbuatan Melawan Hukum (1365 BW)
Verdict (u/perdata): Putusan
Decree / Decision; Judgement (Pidana): Putusan
Interlocutory decision (judgement): Putusan sela
Final Judgement: Putusan akhir
Power of Attorney/ Letter of Otoritation: Surat Kuasa
Presumption of Innocence: Praduga Tak Bersalah
Equity Before The Law: Persamaan didepan hukum
Goodfaith: Itikad baik
Double jeopardy: Ne bis in idem

Istilah Hukum Pidana
Criminal Law: Hukum Pidana
Trial Court: Sidang Pengadilan (pidana)
Attorney; Solicitor; Prosecutor : Jaksa
Attorney General: Jaksa Agung
Jaksa Penuntut umum (JPU) : Public Prosecutor
Whistle blower: Pelapor Tindak Pidana/Perdata
Shifting burden of proof: Pembuktian Terbalik
Investigation & Interrogation Report: BAP
Minutes: Berita Acara
Criminal Code: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Criminal Code Procedures / Procedure criminal of law: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Presumption of Innocence: Praduga Tak Bersalah
Tindak Pidana Ringan: Minor Offences
Hukuman Mati: Death Sentence / Death Penalty
Pretrial: Praperadilan
Retroactive: Berlaku Surut
Fine/Forfeit: Denda
Indictment: Dakwaan
Extradition: Ekstradisi
Evidence: Fakta-fakta/bukti
Felony: Kejahatan
Violence: Kekerasan
Negligence: Kelalaian
Victim: Korban
Arrest: Menangkap
Interogate: Introgasi
Seal: Menyegel
Mens rea: Niat kejahatan / Niat Jahat
Enforcement: Pelaksanaan
Law Enforcement: Penegakan Hukum
Forgery: Pemalsuan
Murder: Pembunuhan
Murderer: Pembunuh
Criminal: Kriminal
Prosecution: Penuntutan
Foreclosure: Penyitaan
Detention: Pidana Kurungan
Imprisonment: Pidana Penjara
Innocent: Tidak bersalah
Law Enforcement: Penegakan Hukum
Legal Opinion: Pendapat hokum
White Collar Crime: Kejahatan kerah Putih
Blue Collar Crime: Kejahatan kerah Biru
Detance: Tahanan (polisi/ kejaksaan)
Crime Scene: Tempat kejadian perkara (TKP)
Lawful age; Legal age: Usia dewasa

Istilah Hukum Perdata
Civil Law: Hukum Perdata
Hukum dagang : Commercial law
Deed Establishment: Akta Pendirian
Birth Certificate: Akta Lahir
Marriage Certificate: Akta Perkawinan
Land Title Deed: Akta Tanah
Land Deed Official: PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
Hak Pakai : Right To Use
Building Rights Title: HGB (Hak Guna Bangunan)
Sertifikat Hak Guna Bangunan : Certificate of Right to Build
Ijin Mendirikan Bangunan: License to Build
Freehold Title: SHM (Sertifikat Hak Milik)
Freehold Title: HGU (Hak Guna Usaha)
Income Tax: Pajak Penghasilan (PPh)
Mortgage: Hipotek
Value Added Tax (VAT): Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Non-Tax Income: PNBP
Fiduciary: Gadai
Restitution: Ganti Rugi
Plaint; complaint, civil action, Suit, Legal Action: Gugatan
Counterclaim: Gugat Balik
Contract: Kontrak
Legal entity: Badan Hukum
Movable asset: Barang bergerak
Immovable asset: Barang tidak bergerak
Notary in civil law: Notaris
Encumbrance: Pembebanan (barang sebagai jaminan)
Financing: Pembiayaan
Assignment: Pengalihan (hak)
Possession: Penguasaan
Tort Law; Unlawful act: Perbuatan Melawan Hukum (1365 BW)
Prenuptial agreement: Perjanjian pranikah
Covenant of Marriage: Perjanjian Kawin/ Pernikahan
General Meeting of Shareholders: Rapat Umum Pemegang Saham
Lease: Sewa-menyewa
Leasing: Sewa-beli

Istilah Hukum Tata Negara
Constitutional Law, State Law : Hukum Tata Negara
Constitution of the Republic of Indonesia: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Act, Law: Hukum/Undang-undang
Government Ordinance: Peraturan Pemerintah
Presidential Decree: Keputusan Presiden
Ministerial Decree: Keputusan Menteri
Amendment: Amandemen
State Gazette, Statute Book: Lembaran Negara
State Budget: APBN
Decree: Dekrit
Quorum: Korum
Threshold: Ambang batas
Chapter: Bab
Article / section: Pasal
Section/ Subsection / Clause: ayat
People’s Consultative Assembly
Adat and Customary Law
Adat Law - Hukum Adat
Customary Law - Hukum Kebiasaan
Civilized - Beradab
Native law - Hukum Pribumi ?

The Judge and His Profession
Judge : Hakim
Courtroom : Ruang sidang
Trial : Pemeriksaan pengadilan/persidangan
Judge: A person who decides in a court whether one is guilty or not.
Lawyer: A person learned in law, as an advocate, pleader, etc.
Myopic: Unclear vision
Offense: crime; an act of injury or wickedness. An act committed against law, hence offence means any act or omission made punishable by the law for the time being in force.
Tangible: Capable of being possessed. That which can be perceived by the sense. Tangible property is corporeal or real property as field, etc.
Perfunctory: unserious
Loathe : feel intense dislike or disgust for
Conceivable : understandable
Tangent: a completely different line of thought or action
Court and The Accurate Perception of Law
Décor: Decoration; Dekorasi
Officiously: Official; Resmi
Popping in: Pop-in; Muncul
Cloaked: Robe; berjubah
Defendant: accused, suspect; terdakwa
Manacled: chained, handcuff; terbelenggu
Witness stand: witness box; tempat saksi berdiri
Courteous tones: well behaved tones; nada yang sopan
Exasperated objection: irritated objection; keberatan jengkel
Matrimonial dispute: matrimonial argument; perselisihan keluarga
Embattled: fighted; diperangi
Customarily: usually, ordinarily; biasanya
Admonition: warning; peringatan
Irate: angry, mad; marah
Tranquil moments: calm moments; saat tenang
Sarcasm: ridicule, irony; sarkasme

The Constitution
Stipulate: specify, impose; menetapkan
Vested: confer on, invest
The apex: peak; puncak
Judicature: court, peradilan
Territory of state: wilayah negara
Tenets of the Law: law Principals
Inheritance affairs: legacy, heritage
Infringement of the law: violation, offence
Misuse of powers: embezzlement, illegal use, abuse
Suffer: endure, undergo
Tried cases: credible, trustworthy
Sued in court: take to court, proceed against
Established: set up, create
Left to enjoy: benefit, take pleasure
Administered by: managed by
Obligate: necessitate, require
Abolish: eradicate, negate, exclude

Read More