.png)
Selasa, 30 November 2021
Impor Barang Pindahan Mengunakan PIBK
Beberapa waktu yang lalu seorang teman pelajar dari Uni Eropa sempat mengontact saya, beliau mengeluhkan proses barang pindahan yang membingungkan saat kembali di Indonesia, serta aturan-aturan yang berlaku dan kondisi mereka yang sulit memperoleh akses informasi terkait hal tersebut. Yuk mari kita bahas barang pindahan.....Yang Di maksud Barang Pindahan adalah Barang-barang...
Perubahan Data PIB Yang Sudah Mendapat Nomor Pendaftaran
Dasar Hukum : UU No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 10 CPMK-115/2007 tentang Ketentuan Untuk Melakukan Perubahan atas Kesalahan DataPer-16/BC/2016 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk DipakaiPada saat transfer PIB dan telah mendapat nomor pendaftaran ternyata baru tahu ada kesalahan data, sesuai dengan peraturan kesalahan...
Senin, 29 November 2021
Layanan Form A, Form B, Form C Impor Kendaraan CBU
Dasar HukumPMK-202/2019 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Berupa Kendaraan Bermotor Dalam Bentuk Jadi CBU (Completely Built Up)Tatacara pengisian formulir A kendaraan pada modul PIB dan portalProses impor barang berupa kendaraan tetap mengikuti perijinan sesuai HS code yang bersangkutan, pengecekan HS Code dan detail perijinan dapat di cek melalui INSW {Klik Link...
Redress Manifest Inward Manifest (pecah pos, perubahan data)
BC 1.1 inward manifest telah disubmit ke Bea dan Cukai dan sudah mendapat nomor, barangpun sudah di bongkar, apakah masih dimungkinkan untuk pecah pos lagi??Masih...berikut penjelasannyaDasar Peraturan dalam Proses Kepabenan terkait Manifest diatur dalam:PMK-158/ 2016 : TATALAKSANA PENYERAHAN RKSP, INWARD MANIFEST DAN OUTWARD MANIFESTPMK-97/2020: PPERUBAHAN PERTAMA...
Reekspor Sebelum Aju PIB
Pernah kah mengalami barang sudah terlanjur jalan dari luar dan telah tiba di Indonesia tapi dokumen perijinan belum siap???tentu hal ini sangat membingungkan, apa yang harus di lakukan posisi sudah di pelabuhan dan sudah di bongkar..sebetulnya jika masih di atas kapal dan belum sapai tujuan masih bisa komunikasi dengan pelayaran/agen untuk angkut lanjut ke negara lain dahulu...
Minggu, 28 November 2021
Layanan Jaminan dalam Rangka Kepabeanan
Dasar Hukum: http://www.solusipabean.com/2021/11/jaminan-dalam-rangka-kepabeanan.htmlpengajuan jaminan di KPU BC Priok, sebelum melangkah pahami dahulu jenis2 jaminan pada link diatasPengajuan Jaminan Tunai pada KPU BC Priok adalah penyerahan jaminan melalui setor / transfer ke rekening Bendahara KPU BC Tj Priok {Klik disini untuk no rekening Bendahara}Dalam hal apa saja jaminan tunai, misal untuk jaminan pada impor sementara, jaminan pada saat...
Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan
Dasar Hukum : PMK-259/2010 tengan Jaminan dalam Rangka KepabeananJaminan dalam rangka kepabeanan disebut Jaminan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean.Jenis-jenis Jaminan dalam rangka kepabeanan:a. Jaminan tunai;...
Surat Kuasa, Surat Tugas, Kenapa Perlu dalam Customs Clearance dan Siapa yang menandatangani?
Hampir di setiap Layanan pada SLIM selalu mensyaratkan adanya surat kuasa, surat tugas dan sebagainya..mengapa ini penting dan siapa yang harus menandatangani surat-surat tersebut???tentu hal ini memang sering kali di keluhkan karena terlalu ribet menurut pengguna jasa yang mengurus customs clearance, tak hayal seringkali penolakan karena salah atau surat kuasa ataupun surat...
Layanan Pembebasan dan Keringan Bea Masuk Pasal 26
Dasar Hukum :UU No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang KepabeananPasal 26 Pembebasan dan Keringanan Bea Masuk:a.barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal; {SKEP BKPM--Pemotongan manual di KPU BC Priok}b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri; {SKEP PEMBEBASAN BM}c. barang dan bahan...
Layanan Pembebeasan Bea Masuk Badan dan Lembaga Internasional
Layanan Pasal 25 UU Kepabeanan ayat 1 huruf b:(b) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di IndonesiaDasar Hukum:UU No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang KepabeananPP-19 tahun 1955 Peraturan Pembebasan Bea Masuk dan Bea Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan-Golongan dan Pejabat dan Abli Bangsa AsingTertentuPMK-148/2015...
Jumat, 26 November 2021
Voluntary Declaration (Deklarasi Inisiatif) dan Pembayaran Inisatif
Dasar Hukum : PMK-201/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan Pembayaran Inisatif (Voluntary Payment)Slide Power Point : VD dan VP SecondmentSlide Sosialisasi PMMK-201/2020Pemberlakuan Voulantry Paym...
Restitusi / Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, SPSA dan Denda Kepabeanan
Layanan Restitusi/Pengembalian:Dasar Hukum : PMK-274/2014 tentang Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi, berupa Denda dan atau Bunga Dalam Rangka KepabenananRestitui yang di ajukan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai hanya terkait pada Restitusi Bea Masuk, untuk restitusi PPN dan PPh dapat di tanyakan ke Kantor Pelayanan Pajak atau hubungi Kring Pajak 1500200ada...
Kamis, 25 November 2021
Pengajuan Jaminan KITE Pembebasan di Kantor Bea dan Cukai Tempat importasi
Seksi Penerimaan dan Pengembalian II(Jaminan KITE)Perusahaan yang sudah mempereoleh SKEP KITE PEMBEBASAN (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dari kantor wilayah pengawasan masing-masing dan berencana melakukan importasi melalui Pelabuhan Tanjung Priok, maka pada saat importasi atau sebelum importasi harus terlebih dahulu menyerahkan jaminannya agar dapat diinput pada sistem CEISA,...
Impor Tanpa NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) atau Sekarang NIK sudah bagian dari NIB (Nomor Induk Berusaha)
Dasar Hukum : PMK-219/2019 Penyederhaan Akses KepabeananRegistrasi Tanpa NIK atau tanpa NIB ini hanya di perkenankan untuk Kegiatan Impor Atas:Prosesnya setelah transfer PIB dengan tanpa mengisi NIB serta melampirkan SKEP Pembebeasan untuk kegiatan diatas maka pada portal atau modul akan muncul analyzing point, untuk analayzin point pertama adalah konfirmasi dari petugas...
Rabu, 24 November 2021
Pembebasan Bea Masuk apakah Termasuk Pembebasan Pajak Juga?
Dasar Hukum:PMK-231/2001 : Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea MasukPerubahan Terakhir PMK-198/2019 berlaku ketentuan sebagai berikut:Pasal 2(1) Atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan...
Layanan Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Dasar Hukum : Pasal 25 ayat 1 huruf F UU No. 17 Tahun 2006PMK-200/2021 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu PengetahuanLayanan untuk memperoleh fasilitas ini dapat diajukan ke layanan SLIM KPU BC Tanjung Priok dengan Syarat:{Klik Di Sini Untuk Pengajuan Layanan SLIM}pengajuan dapat dilakukan oleh...
Layanan Pembebasan BM dan Rangka Pertahanan dan Keamanan Negara
Dasar Hukum : Pasal 25 ayat (1) huf h dan ih. Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negarai. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negaraPMK-191/2016 : Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan...
Layanan Pembebasan Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabat (KEDUTAAN)
Dasar Hukum UU Kepabeanan Pasal 25 : UU No. 17/2006 Tentang Perubahan UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balikLayanan Pembebasan pada KPU Tanjung PriokLayanan Pembebasan Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabat (a. barang perwakilan negara asing...
PRINSIP LARANGAN PEMBATASAN(LARTAS) BARANG EKSPOR DAN BARANG IMPOR
Dasar Hukum : UU No. 7 Tahun 2014 Tentang PerdaganganPermendag18 Tahun 2021 tentang Barang Yang Dilarang Diekspor dan Barang Yang Dilarang DiimporKM-43/2021 tentang Barang Yang diarang di Ekpor atau Diimpor (Permendag-18/2021)Prinsip Pelarangan Ekspor dan Impor Menurut UU No. 7/2014 Tentang Perdagangan:Prinsip Pembatasan Ekspor dan ImporPrinsip Pelarangan dan Pembatasan...
PLP atau OB (Over Brengen) Container Impor
Pernahkah mengalami Container yang discharge/bongkar di terminal peti kemas JICT atau NPCT setelah beberapa hari sejak discharge sudah di pindahkan di Tempat lain diluar tempat discharge portnya? atau dengan istilah di OB/Over Brengen ke Tempat Penimbunan Sementara lain di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok?tentunya adanya pemindahan ini akan menambah charge/biaya logistik...
Permendag 18 tahun 2021 Barang Yang Dilarang Diekspor dan Barang Yang Dilarang Di Impor
Yuk Ketahui Barang-Barang apa yang dilarang untuk Kegiatan Ekspor maupun Barang yang Dilarang untuk Diimpor. Sifatnya Dilarang yah...Dasar Hukum:Permendag18 Tahun 2021 tentang Barang Yang Dilarang Diekspor dan Barang Yang Dilarang Diim...
Selasa, 23 November 2021
Permendag-19 tahun 2021 Kebijakan Pengaturan Ekspor dan Permendag-20 tahun 2021 Kebijakan dan Pengaturan Impor
Dasar Hukum : Permendag 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Pengaturan EksporPermendag 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Pengaturan ImporDAFTAR POINT PEMBAHASAN KEBIJAKAN PENGATURAN IMPOR /PERMENDAG-20/2021{SLIDE PRESENTSI KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMP...
