Impor Barang Pindahan Mengunakan PIBK

Beberapa waktu yang lalu seorang teman pelajar dari Uni Eropa sempat mengontact saya, beliau mengeluhkan proses barang pindahan yang membingungkan saat kembali di Indonesia, serta aturan-aturan yang berlaku dan kondisi mereka yang sulit memperoleh akses informasi terkait hal tersebut. Yuk mari kita bahas barang pindahan.....

Yang Di maksud Barang Pindahan adalah Barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. syarat-syarat untuk memperoleh pembebasan Bea Masuk dan Pajak diatur dalam {PMK-28/2008}

Dasar Hukum:

UU No. 17 Thn 2006 tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Pasal 25 ayat 1 huruf i : Pembebasan BM atas barang Pindahan

lalu bagaimana dengan peraturan terkait larangan dan pembatasannya?

Dikarenakan barang pidahan bukan objek dari perdagangan dan jumlahnya relatif kecil sehingga tidak akan mengganggu prinsip larangan/pembatasan barang berupa:melindungi keamanan nasional, kepentingan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; untuk  melindungi hak kekayaan intelektual dan Untuk melindungi kesehatan, keselamatan manusia,hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.saat ini pengecualian lartas barang pindahan di atur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 60/MPP/Kep/2/1998 tentang Perubahan Kepmenprindag Nomor: 230/MPP/KEP/7/1997 tentang Barang Yang Di Atur Tata Niaga Impornya (Kep Ini masi berlaku walau sudah beberapa pasal dicabut terakhir Perubahan dengan Permendag-82/2018 tetapi untuk pasal 13 sampai saat ini masih berlaku)

Penekanannya adalah karena barang pindahan bukan merupakan objek perdagangan dan karena jumlah yang terbatas sehingga tidak mempengaruhi neraca perdangagan, kecuali nanti jika di kemudian hari secara penelitian dapat dibuktikan berpegaruh maka ketentuan lartas inipun dapat di kenakan terhadap barang pindahan atau dapat melalui pengawasan bea dan cukai sesuai PMK yang membatasi barang pindahan sesuai dengan penilaian yang wajar / Official Assessment Pejabat dengan berdasarkan kaidah-kaidah umum yang dapat di terima.

History Penerapan PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus)

Pengaturan proses PIBK disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai {Klik Disini}

Dari sini disebutkan ada 4 yang diperbolehkan menggunakan PIBK yaitu:

1. Barang Pindahan

2. Barang Impor Sementara yang di bawa Penumpang

3. Barang Impor Melalui Jasa Titiapn

4. Barang Impor Tertentu yang ditetapkan Oleh Dirjen

Pada Tahun 2015 ketentuan PMK-144/2007 di ganti dengan PMK-228/2015 tentang Pengeluaran Impor Untuk Dipakai, sehingga pasal 2 berbunyi:

Pada ketentuan di atas yang dikecualikan dari teknis tata cara Pengeluaran Impor / PIB 2.0 adalah:

a. Barang Pindahan {PMK-28/2008} belum ada PMK terbaru.(PIBK karena masin mengacu kepada ketentuan Lama)

b. Barang yang di bawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut {PMK-203/2017} menggunakan Customs Declaration/BC 2.2 atau PIBK/BC 2.1 (PIBK untuk barang Pribadi penumpang yang tiba tidak bersamaan dengan penumpang mask 500USD)

dan Pelintas Batas {PMK-80/2019}

c. Barang Kiriman {PMK-199/2019}dan {Per-02/BC/2020} menggunakan Consigment note atau PIBK (PIBK Untuk Barang kiriman melebih 1500 USD)

d. Barang Yang Mendapat Pelayanan Segera/Rush Handling {PMK-74/2021} menggunakan PIB / PIBK

(PIBK untuk Jenzah/abu jenazah dan organ tubuh manusia secara legal)

e. Barang Impor tertentu yang di tetapkan oleh Dirjen seperti bantuan bencana alam dalam keadaan darurat

Ketentuan diatas diatur dengan Peraturan Menteri

berdarkan peraturan di ata untuk barang pindahan masih mengacu kepada PMK-28/2008 dan memperoleh skep pembebasan sedangkan untuk pemberitahuan impor masih menggunakan PIBK sesuai ketentuan PMK-144/2007 karena walau sudah di ganti dengan PMK-228/2015 yang disebutkan akan diatur dengan peraturan menteri tetapi sampai dengan tulisan ini dibuat PMK pengganti PMK-28/2008 masih belum adan dan PMK-28/2008 masih berlaku sehingga ketentuan dan tatacara nya masih berlaku