Layanan Pembebasan Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabat (KEDUTAAN)

 Dasar Hukum UU Kepabeanan Pasal 25 : UU No. 17/2006 Tentang Perubahan UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan

 a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik

Layanan Pembebasan pada KPU Tanjung Priok

Layanan Pembebasan Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabat (a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik)

Dasar Hukum : 

PP 8 Tahun 1957 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Dasar Hubungan Internasional

PMK-149/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang bertugas Di Indonesia

Perdirjen-23/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan BM dan / atau Cukai Serta Penyelesaiaan Kewajiban Pabean Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Pejabatnya yang Bertugas Di Indonesia

layanan pengajuan di KPU Tanjug Priok Dapat melalui Slim di bawah ini:

{KLIK DISINI UNTUK PENGAJUAN MELALUI SLIM KPU BC PRIOK}

SKEP Pembebasan BM/CUKAI/PDRI dapat segera diurus sebelum barang kedutaan besar datang, setelah SKEP pembebasan di peroleh, pengajuan PIB barang nanti akan melalui jalur PIBK dan TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAN FISIK (sesuai asas respiroral negara masing2)